Hampir 4 Tahun Insentif BKD Diduga Ditilep Pemdes Gemel, Bupati Turun Tangan


Sejumlah perwakilan warga Desa Gemel (GPPDG) dan anggota BKD berpose usai menemui Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri untuk menyampaikan keluhan terkait insentif BKD yang tidak pernah diberikan selama bertahun-tahun, serta dugaan pemalsuan tanda tangan anggota BKD

Lombok Tengah, GL_ Polemik Desa Gemel, kecamatan Jonggat, kabupaten Lombok Tengah, sepertinya belum berkesudahan. Setelah sebelumnya heboh akibat berita viral gaji staf dan perangkat desa yang ditunda selama berbulan-bulan, kini mencuat kabar insentif anggota Badan Keamanan Desa (BKD) yang tak pernah diberikan selama hampir empat tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 sekarang.

Ironisnya, beredar dokumen yang disinyalir telah dikeluarkan pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Gemel terkait penerimaan insentif BKD yang telah ditandatangani oleh sebanyak 16 orang anggota BKD. Tanda tangan penerimaan insentif tersebut diduga telah dipalsukan oleh pihak Pemdes Gemel.

Buntut persoalan ini, Bupati Lombok Tengah (Loteng), H. Lalu Pathul Bahri, harus turun tangan. Sejumlah warga Desa Gemel yang tergabung dalam gerakan Pemuda Peduli Desa Gemel (GPPDG) bersama perwakilan anggota BKD menemui Bupati Loteng, di pendopo Bupati, Sabtu (15/10/2022).

Agenda pertemuan tersebut untuk menyampaikan keluhan terkait insentif BKD yang tidak pernah diberikan selama bertahun-tahun serta dugaan pemalsuan tanda tangan oleh Pemdes Gemel. Selain itu, sejumlah permasalahan di Desa tersebut yang telah bermuara di Aparat Penegak Hukum (APH) juga turut disampaikan di hadapan Bupati.

“Iya tadi kami sampaikan keluh kesah kami kebupati Loteng bersama teman-teman BKD,” ungkap Akmal, salah satu anggota BKD, Desa Gemel kepada wartawan, usai bertemu Bupati. Ia juga mengatakan telah menyampaikan masalah dugaan pemalsuan tanda tangan penerimaan insentif BKD yang telah dibuat oleh pihak Desa Gemel tersebut di hadapan Bupati.

Akmal mengaku, dirinya bersama 16 orang anggota BKD Desa Gemel selama ini tidak pernah menerima honor sejumlah Rp. 900.000 seperti bukti Selebaran yang menyebar. “Saya dan juga teman-teman BKD tidak pernah menerima, tapi bingung kenapa ada tanda tangan itu, makanya kami pertanyakan itu,” cetusnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan hanya menerima honor satgas covid-19 dari tahun 2020 sebanyak Rp 375.000. “Kalau honor satgas covid-19 sudah kami diberikan, tapi kalau untuk honor BKD tidak pernah,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Loteng, H. Lalu Pathul Bahri menyarankan agar persoalan itu bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Bupati disebut sempat menghubungi pihak inspektorat agar persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Desa Gemel tersebut bisa menjadi perhatian serius. Masyarakat diminta untuk menunggu hasil audit dari Inspektorat.

Di kesempatan yang sama, koordinator GPPDG, H. Rosi'in, menyampaikan maksud pihaknya dan perwakilan anggota BKD menemui Bupati Loteng yakni untuk berkoordinasi dan menyampaikan keluhan anggota BKD. Pertemuan berlangsung kurang dari satu jam dan bertempat di gedung aula pendopo 1 Bupati.

“Materi terkait tuntutan BKD dan pemuda peduli desa Gemel yang sudah di laporkan ke APH dan kejaksaan. Bupati memberikan arahan untuk ke inspektorat membawa laporannya,” tandas pria yang akrab disapa Tuan Ci’ing itu.(GL/red)


Belum ada Komentar untuk "Hampir 4 Tahun Insentif BKD Diduga Ditilep Pemdes Gemel, Bupati Turun Tangan"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel