Polemik Desa Gemel Berujung Saling Lapor, Kini Yayasan NU Ikut Terseret

 

Kades Gemel, Muhamad Ramli, didampingi kuasa hukumnya, Nurul Hasniah, QH., SH., Membuat laporan polisi di Mapolres Lombok Tengah, Senin (26/9/2022), terkait dugaan penggelapan aset Desa Gemel

Lombok Tengah, GL_
Polemik yang terjadi di Desa Gemel, kecamatan Jonggat, kabupaten Lombok Tengah terus berlanjut. Bahkan kini berujung saling lapor ke Aparat Penegak Hukum (APH) antara Kades Gemel, Muhamad Ramli dengan masyarakat Desa setempat.

Sebelumnya, masyarakat Desa Gemel yang tergabung dalam kelompok Gerakan Pemuda Peduli Desa Gemel (GPPDG) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Desa dan dilanjutkan dengan melakukan pengaduan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya dengan menyerahkan sejumlah bukti petunjuk. Kini giliran Kades Gemel, Muhamad Ramli membuat laporan polisi di Mapolres Lombok Tengah (Loteng), Senin (26/9/2022) terkait dugaan penggelapan terhadap aset yang diklaim milik pemerintah Desa. Pasalnya, kini salah satu Yayasan yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama (NU) juga ikut terseret dalam proses hukum itu.

Didampingi kuasa hukumnya, Nurul Hasniah, QH. SH., Kades Ramli mendatangi Polres Loteng dan ditemui langsung Kanit I SPKT, Iptu Supardi di ruang kerjanya.

Dilansir dari Talenta FM news, Kades Gemel, Muhamad Ramli, mengatakan langkah yang ditempuh pihaknya ini untuk memenuhi desakan masyarakat yang menuntut kejelasan terkait hilangnya mesin bordir sebanyak 9 unit yang diakui sebagai milik/aset Desa Gemel.

Menurut Ramli, kasus dugaan penggelapan aset Desa tersebut mulai mencuat dan telah menemukan titik terang terkait keberadaan 9 unit mesin bordir itu. Pengungkapan itu dimulai dengan melaporkan kasus tersebut di Mapolres Loteng sebagai langkah awal mengembalikan aset Desa yang dibeli menggunakan uang negara yang terus diminta pertanggung jawabannya oleh masyarakat.

Ramli mengaku mengambil langkah tegas dengan melaporkan ke pihak kepolisian dengan harapan agar bisa segera diusut. Dikatakannya, beberapa kali upaya pemanggilan yang telah dilakukan pihaknya sejak tahun 2019 atau sejak pertama kali dirinya menjabat sebagai Kades Gemel, terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat belum kunjung menemukan titik terang.

Dari alat bukti yang dibawa dalam laporan polisi itu, sebuah surat kesepakatan bernomor: 13/YPMNU/XI/2015 tertanggal 1 Desember 2015 turut disertakan. Surat tersebut berisi kesepakatan pinjam pakai aset Desa berupa mesin bordir oleh sejumlah pihak kepada Yayasan Pendidikan Bina Bakti Wanita Muslimat NU (YPMNU) kota Mataram.

Dijelaskannya, proses peminjaman aset mesin bordir tersebut diduga terjadi pada masa pemerintahan Kades Gemel sebelumnya, H. Ahmad Musannif, ketua BPD pada masa itu, Mawardi, dan ketua LKMD saat itu, Idham Khalid yang turut bertanda tangan dalam surat pinjam pakai itu.

“saya ngelapor ini karena dorongan warga supaya ini terang benderang dan dipertanggung jawabkan semua apapun ini di mata Hukum. Kalaupun saya terlibat saya siap diproses,” tegas Ramli menjelaskan.

Lebih lanjut Ramli merincikan, sebenarnya jumlah total alat mesin bordir tersebut sebanyak 10 unit. Ia memperkirakan, harga mesin bordir tersebut Rp 8 juta per unit pada tahun 2015 lalu. Sebanyak 9 unit telah dipinjam pakaikan. “dan 1 (satu) unit masih di Desa menjadi bangkai,” cetusnya.

Sementara itu, Kanit I SPKT Polres Loteng, Iptu Supardi, kepada wartawan membenarkan jika pihaknya telah menerima laporan dari Kades Gemel, Muhamad Ramli.

“Benar (pihaknya) telah menerima laporan dugaan penggelapan aset Desa Gemel berupa mesin bordir jumlah sekitar 9 unit,” beber Supardi.(GL/talentafmnews/red).


Belum ada Komentar untuk "Polemik Desa Gemel Berujung Saling Lapor, Kini Yayasan NU Ikut Terseret"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel