Antisipasi Kades Gemel Korupsi, BPD dan Tokoh Pemuda Angkat Suara, Proyek Ini Turut Disoroti


Becingah Desa Gemel yang kini jadi sorotan. Proyek yang telah menelan anggaran Rp 700 juta sejak dalam beberapa tahun terakhir ini disebut-sebut dikerjakan sendiri oleh Kades Muhamad Ramli itu dinilai sangat tertutup

Lombok Tengah, GL_ Kepedulian warga Desa Gemel, kecamatan Jonggat, kabupaten Lombok Tengah terhadap kondisi Desanya terus bermunculan. Kini pihak Badan Permusayawaratan Desa (BPD) dan tokoh pemuda Desa tersebut mulai angkat bicara. Mereka mempertanyakan terkait proyek balai Desa atau Becingah yang hingga kini belum jelas pengerjaannya mulai sejak perencanaan, sampai kapan akan diselesaikan, hingga kondisi pekerjaan dan pemanfaatan Becingah atau balai Desa tersebut yang masih menjadi pertanyaan banyak pihak.

BPD mengaku dalam perencanaan proyek Becingah tersebut pihaknya mengaku sebelumnya tidak pernah diajak bermusyawarah terkait rencana, besaran anggaran hingga dari mana asal anggaran pekerjaan proyek tersebut. Bahkan, Rencana Anggaran Belanja (RAB) proyek dan siapa pelaksana yang mengerjakan,, termasuk Tim pengelola/perencana kegiatan (TPK), BPD mengaku tidak tahu.

BPD mengaku sering meminta kepada pihak pemerintah Desa terkait informasi program desa, baik secara langsung maupun tertulis termasuk penggunaan anggaran namun nyaris tidak pernah digubris.

“Bukan minta secara langsung tapi bersurat. Tapi tidak pernah dihiraukan,” ungkap Ketua BPD Desa Gemel, Sudarman, melalui Wakil ketua BPD, Murah, S.Pd., ditemui gemalombok.com, di Desa Gemel baru-baru ini.

Jawaban itu juga dilontarkan pihaknya saat ditanya pihak Inspektorat saat melakukan audit belum lama ini di kantor Desa Gemel, terkait apakah BPD menjalankan tugasnya atau tidak melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak pemerintah Desa.

Kendati sering diingatkan pihak kejaksaan jangan turut campur terlalu dalam terkait persoalan desa yang seolah-olah instansi pemerintah, namun pria yang mengaku sebagai salah satu pendiri Desa Gemel ini menyebutkan hanya menjalankan tugas sesuai fungsi BPD sebagai lembaga independen yang berharap mengedepankan musyawarah dalam menentukan setiap program maupun jika ada persoalan yang tengah dihadapi desa.

“Kalo bisa pemerintah Desa transparan apapun kegiatan harus melalui musyawarah,” harapnya.

BPD juga menyayangkan tim audit terutama dari pihak inspektorat yang hingga kini belum jelas seperti apa hasil auditnya. Ketertutupan penggunaan anggaran terutama yang terkait pengerjaan proyek fhisik di Desa yang memiliki 8 Dusun itu sangat dirasakan pihaknya.

“Keterbukaan itu seharusnya wajib itu, bukan sunat,” tandas Murah.

Sementara itu, Tokoh pemuda Desa Gemel, H. Rosi’in juga mempertanyakan asas manfaat dari proyek Becingah tersebut.

“Jangan sampai menelan anggaran besar menggunakan uang rakyat, justru sia-sia tidak ada asas manfaat yang jelas. Coba yang darurat-darurat diutamakan,” cetus pria yang akrab disapa Tuan Ci’in ini.

Senada dengan BPD, Tuan Ci’in juga berharap agar pihak pemerintah Desa transparan dan melibatkan setiap elemen masyarakat dalam program-program Desa. Supaya masyarakat juga merasakan bersama-sama memiliki Desa dan bertanggung jawab terhadap pembangunan yang ada di Desa itu.

“Harus melibakan semua elemen, misalnya BPD, pemuka masyarakat, pemuda, dan sebagainya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kades Gemel, Muhamad Ramli, yang ditemui media ini di kediamannya belum lama ini mengaku santai saja menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi pihaknya.

Ramli menjelaskan, terkait proyek Becingah yang berdiri di atas lahan seluas 17 are dan dibeli dengan harga Rp 425 juta itu proyek bangunannya diklaim sudah jadi (rampung). Bahkan, kendati tidak menyebutkan siapa perusahaan rekanan kontraktor yang mengerjakan proyek itu, namun ratusan juta rupiah dari Uang Desa diakui telah digelontorkan dalam proyek tersebut.

“Di sana, Becingah, baru menghabiskan Rp 700 juta lo yang besar ini. Dikirain ndak ada fungsinya. Te doank taon pade maen bal, ape Malik (di sini saja tempat mereka main bola. Apa lagi),” ungkap Ramli.

Kades yang selalu getol mengharamkan setiap pemotongan bantuan sosial di Desanya ini juga mengaku bersyukur terkait kritik dan unjuk rasa yang sering dilakukan warganya sebagai bentuk konrol dan kritik terhadap pembangunan di Desanya. Ia mengaku semakin termotivasi untuk terus membangun Desa.

“Ibarat hukum fhisika. Tanpa aksi tidak ada reaksi. Jadinya, silahkan anda aksi saya tambah bereaksi membangun Desa saya, kan begitu,” ungkap Kades yang pernah menjadi Kadus itu.(GL/red)


Belum ada Komentar untuk "Antisipasi Kades Gemel Korupsi, BPD dan Tokoh Pemuda Angkat Suara, Proyek Ini Turut Disoroti"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel