Proses Hukum Ala Polda NTB Dinilai Barbar, Pengacara: Putusan Pengadilan Tidak Dipercayai, Mau Jadi Apa Penegakan Hukum Kita!


Mataram, GL_ Proses hukum yang diterapkan Kepolisian daerah Polda NTB, khususnya Direktorat Narkoba dinilai barbar dan membuat sistem hukum di negeri ini menjadi kacau. Semua aturan ditabrak dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki. Bahkan menggunakan media secara masif dengan menyebarkan informasi yang tidak benar.

Hal itu diungkapkan oleh tim kuasa hukum MR alias Sultan Bagu, Dr. Irpan Suryadiata, SH., MH., Kepada media ini, Rabu (16/3/2022). MR adalah terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,27 gr (nol koma duapuluh tujuh gram).

“Saya minta media adil dalam pemberitaan,” harap Kuasa Hukum yang juga praktisi pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama (NU) NTB itu.

Irpan juga menuding Ditnarkoba Polda NTB telah melakukan kriminalisasi hukum terhadap kliennya yang telah terbukti oleh pengadilan tidak bersalah.

“INI KRIMINALISASI YANG DILAKUKAN OLEH DIRESNARKOBA POLDA NTB orang yang sudah dinyatakan tidak bersalah dengan pasal 114, 112, 132 uu narkotika kemudian di publikasi ke media dengan masif dengan mengatakan sebagai bandar narkoba, padahal dalam putusan tidak seperti itu,” sesal Irpan melalui pesan WhatsApp yang dikirim ke redaksi gemalombok.com.

Terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga disangkakan kepada kliennya oleh penyidik Polda NTB, Irpan menyangkal hal tersebut. Menurutnya, bagaimana mungkin pidana pokok yang sudah diputuskan tidak terbukti oleh Mahkamah Agung dengan nomor putusan 34421 K/Pid.Sus/2021 tanggal 26 Oktober 2021 disangkakan kembali dengan TPPU.

“Ini perkara pemakai sabu.. bukan pengedar dan penyimpan (bandar). Ndak mungkin ada TPPU,” ungkap Irpan mengutip salah satu petikan percakapannya dengan salah satu pakar hukum Universitas Mataram (Unram), Profesor Asikin.

Beredar sebelumnya sejumlah pemberitaan di beberapa media dengan narasumber Ditnarkoba Polda NTB, yang menyebutkan, terdakwa MR alias Sultan Bagu merupakan bandar besar narkoba. Bahkan untuk menghindari jeratan hukum, berbagai langkah ditempuhnya, salah satunya dengan dianggap memalsukan Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk menghindari penahanan. Namun setelah melalui proses peradilan sejak tahun 2020 lalu, mulai dari PN Mataram, PT Mataram, akhirnya di Mahkamah Agung terdakwa diputuskan tidak terbukti bersalah.

Polisi yang dianggap tidak puas dengan putusan tersebut, akhirnya ngotot ingin melakukan penangkapan terhadap MR. Bahkan menurut Irpan, untuk menangkap kliennya itu penyidik diduga melakukan intimidasi dan ancaman dengan membawa senjata. Hal ini menurutnya bentuk kriminalisasi dan kesewenang-wenangan menggunakan kekuasaan. Ia melanjutkan, jika menggunakan panggilan secara patut dan jelas tujuan pemanggilannya, maka pasti kliennya tidak akan takut. Ia menilai langkah penyidik Polda NTB itu terkesan seolah-olah tidak ada asas praduga tak bersalah.

“Kalau putusan pengadilan tidak dipercayai mau jadi apa penegakan hukum kita. Ini bukan soal Rusriadin, tapi soal bagaimana penegakan hukum kita yang saya lihat bar bar. Semua aturan ditabrak dengan kewenangan yang dimiliki. Ini kacau dalam penegakan hukum,” tutupnya. (GL/Red).


Belum ada Komentar untuk "Proses Hukum Ala Polda NTB Dinilai Barbar, Pengacara: Putusan Pengadilan Tidak Dipercayai, Mau Jadi Apa Penegakan Hukum Kita!"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel