Menelusuri Jejak ”Maling” di Pusaran Proyek MotoGP Mandalika Tahap 2, Pekerjaan Jalan Bypass BIL-Mandalika Dinilai Abaikan Aturan Presiden (2-Habis)


Lombok Tengah, GL_ Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) daerah NTB menilai proyek pekerjaan jalan bypass BIL-Mandalika tahap 2 sepanjang 17, 3 km telah melanggar aturan. Pasalnya, selain judul pekerjaannya adalah pembangunan tahap 2, nilai proyek sebesar Rp 214 milyar dengan sistem penunjukkan langsung (PL) juga ditengarai melanggar peraturan presiden (Perpres) no 12 tahun 2021 yang merupakan revisi dari Perpres sebelumnya nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terutama di pasal 13 diatur kewenangan PA dan KPA tentang nilai proyek tertentu yang boleh di PL kan sesuai aturan yakni tidak boleh lebih dari seratus milyar rupiah.

Kendati telah diketahui bersama, dasar PL pada proyek pembangunan jalan bypass BIL-Mandalika tahap 2 yakni Perpres no 116 tahun 2021 dengan alasan urgensi perhelatan even internasional atau kegiatan yang dihadiri kepala negara. Namun pada pasal 2 ayat 2 disebutkan jika tahapan penunjukkan langsung harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proyek tersebut memiliki nilai Rp 214 milyar lebih, yang artinya mengabaikan peraturan Perpres no 12 tahun 2021 tentang proyek yang boleh di PL kan dengan nilai maksimal Rp 100 milyar.

“Seharusnya prioritas (sesuai Perpres no 116) itu karena dibarengi dengan perencanaan tentu kan ada hitungan volume. Dari perencanaan perhitungan volume itu kan ada nilai, maka itu yang seharusnya di PL kan. Sisanya tetap mengikuti tender,” kata ketua DPD LPKP NTB, H. Gusnawan Abustan, SE., Kepada media ini baru-baru ini.

Ditambahkannya, dilihat dari perencanaan yang dibuat, pekerjaan proyek jalan bypass BIL-Mandalika itu akan dikerjakan selama 7 bulan, dan yang menjadi skala prioritas hanya penghijauan dan penataan bukit di seputar jalur lambat serta pembuatan taman jalan yang harus dituntaskan hingga pertengahan Maret 2022 sebelum even MotoGP dimulai. Namun, seluruh pembangunan jalan itu masuk dalam skala prioritas pembangunan dengan nilai lebih dari Rp 214 miliar dengan metode PL.

“Kenapa dijadikan total semua penunjukkan langsung (PL). Ini pemborosan uang negara,” sesal Gusnawan.

Pria berdarah Bugis ini mengaku khawatir akan terjadi tumpang tindih pekerjaan maupun penggunaan anggaran dalam proyek tahap 2 kali ini. Apakah akan menggunakan anggaran tahap 2 (dari 214 M) untuk pemeliharaan pasca PHO atau tetap menggunakan sisa anggaran proyek tahap pertama sebesar 5 persen dana retensi untuk biaya pemeliharaan. Ia juga menduga dalam proyek tersebut syarat terjadi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) akibat tidak jelasnya mekanisme pekerjaan.

“Kami kan hanya mengamati berdasarkan aturan yang ada. Belum kita tau seperti apa model kontraknya, apakah menggunakan kontraktual atau hanya menggunakan SPK (Surat Perintah Kerja),” tandasnya.

Menurut Gusnawan, sebelum PL diberikan kepada kontraktor PT Adhi karya (Persero) Tbk., seharusnya ada pendampingan audit dari BPK maupun BPKP sehingga titik-titik pekerjaan itu menjadi jelas. Hal ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan pekerjaan.

“Bagaimana panitia PHO nya bekerja, tentunya kan ada titik titik yang harus diperbaiki, ada catatan-catatan ketika dia penyerahan (hasil proyek). Sehingga Tahun 2022 kan masih tahap pemeliharaan, jangan sampai tumpang tindih,” jelasnya lagi.

Seperti informasi sebelumnya, proyek pembangunan jalan bypass BIL-Mandalika sepanjang 17,3 km kini kembali masuk dalam daftar proyek prioritas pembangunan jalan tahap 2 dengan sistem Penunjukkan Langsung (PL) untuk mendukung even MotoGP Mandalika. Kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kembali ikut dalam pekerjaan itu. Diketahui, jalan tersebut masih dalam tahap perawatan sejak kontrak berakhir di penghujung pemeliharaan 2021 lalu, yang turut dikerjakan oleh perusahaan BUMN itu juga.

Pada proyek tahap pertama jalan bypass BIL-Mandalika, sebelumnya dikerjakan dengan nilai lebih dari 600 Milyar. Sementara di proyek pendukung tahap 2 ini kembali digelontorkan anggaran APBN senilai Rp 214 Milyar lebih.

Sementara itu, pihak-pihak terkait seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB, maupun pihak Dinas PUPR NTB yang ditunjuk sebagai koordinator proyek pendukung MotoGP KEK Mandalika tahap 2 belum bersedia memberikan keterangan atau klarifikasi terkait proyek-proyek di pusaran MotoGP Mandalika itu, meski sudah beberapa kali dimintai konfirmasi.(GL/Red)


Belum ada Komentar untuk "Menelusuri Jejak ”Maling” di Pusaran Proyek MotoGP Mandalika Tahap 2, Pekerjaan Jalan Bypass BIL-Mandalika Dinilai Abaikan Aturan Presiden (2-Habis)"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel