Ketika Puskesmas di Lotim Pangkas 150 Orang Tenaga Non PNS, RSUD Justru Akan Menambah, Simak Peringatan Tegas Anggota Dewan Ini



Lombok Timur, GL_ Sedikitnya 150 orang tenaga non PNS di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim) NTB tidak diperpanjang kontraknya. Bahkan sebagian SK pemberhentiannya telah diterbitkan. Jumlah tersebut adalah akumulasi dari usulan para Kepala Puskesmas yang ada di Lotim.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Lotim, DR. Pathurrahman, kepada media ini usai rapat kerja bersama Komisi III DPRD Lotim, Jumat (14/1/2022). Dikatakannya, usulan tersebut tidak mengacu pada masa kerja tenaga non PNS. Namun, karena mereka memiliki kinerja buruk, seperti kerap melakukan pelanggaran disiplin meski telah berkali-kali dibina.

“Sudah sebagian besar kami keluarkan SK-nya, itu berdasarkan evaluasi kerja dari Puskesmas, baru diusulkan ke kami untuk diputus kontrak kerjanya,” jelas Pathurrahman.

Lain halnya dengan BLUD RSUD dr. Soedjono Selong Lotim, yang justru tidak mengurangi jumlah tenaga non PNS, bahkan kemungkinan akan menambah tenaga.

Kabag Umum RSUD dr. Soedjono Selong, Lalu Bagus Wikrama merincikan, 874 orang non PNS yang ada di instansinya masih dibutuhkan. Hal ini tak lepas dari pembangunan pusat ibu dan anak RSUD dr. Soedjono Selong.

Pada tahun 2021, RSUD tersebut telah melakukan perekrutan saat pasien Covid-19 melonjak di Lombok Timur.

“Mereka ini kita tetapkan untuk tetap mengabdi. Karena tahun 2022 kami akan mengoperasionalkan gedung mother and child,” jelas Bagus.

Sekitar Rp 8 milyar telah dianggarkan untuk pembayaran honor tenaga non PNS ini pada tahun 2022. Meski demikian, ada kemungkinan dilakukan penambahan tenaga jika pada pusat pelayanan mother and child masih kekurangan tenaga pelayanan.

“Sambil kita melihat perkembangan kedepan. Sekiranya kita masih membutuhkan tenaga pelayanan, tentunya kami akan membuka rekrutmen,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lotim, Lalu Hasan Rahman, mengkritisi perekrutan tenaga non ASN yang selama ini tidak terbuka. Ia meminta pemkab Lotim menerapkan rekrutmen terbuka. Sistem perekrutan yang tidak tebuka menyebabkan kelebihan SDM seperti yang terjadi di Dinas Kesehatan.

“Rekrutmen harus terbuka. Setiap kebutuhan harus disampaikan dalam RKA. Jangan karena BLUD, kemudian semau-maunya,” tegas Hasan Rahman.

Dikatakannya, sudah ada ketentuan dalam perekrutan kebutuhan tenaga berdasarkan porsi pelayanan. Sehingga penumpukan tidak terjadi di satu BLUD, sementara BLUD lain kekurangan tenaga.

Ia berharap, pengurangan tenaga non PNS ini juga tetap mempertimbangkan masa pengabdian yang bersangkutan. “Kalau ada pengurangan, utamakan yang lama-lama mengabdi yang dipertahankan,” sarannya. (GL/Ded)


Belum ada Komentar untuk "Ketika Puskesmas di Lotim Pangkas 150 Orang Tenaga Non PNS, RSUD Justru Akan Menambah, Simak Peringatan Tegas Anggota Dewan Ini"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel