Tata Kelola Amburadul, Dewan Lotim Inisiasi Raperda Pengelolaan Pariwisata

Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan

Lombok Timur, GL_ Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim), Murnan, menyebutkan perlu ada payung hukum yang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan Lotim-NTB. Selama ini pengelolaan pariwisata di daerah tersebut, dinilai tanpa skala prioritas.

Oleh sebab itu DPRD Lotim menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Pariwisata. Ditargetkan, Raperda ini bisa selesai tahun 2021 ini.

"Kami upayakan drafting dan naskah akademiknya segera keluar. Kami targetnya 2021, dan itu sudah masuk di Prolegda (Program Legislasi Daerah_red.)," tegas Murnan, Rabu (19/05/2021).

Tidak jelasnya tata kelola pariwisata Lotim menyebabkan tidak terpetakan dengan baik sumber-sumber PAD bagi daerah Lotim. Sehingga fokus OPD terkait hanya pada target gelondongan yang telah dibebankan dalam APBD. Perda ini nantinya diharapkan menjadi solusi pengelolaan objek wisata yang selama ini dikelola oleh desa, provinsi, maupun pusat.

"Banyak destinasi yang bisa dikelola, cuma letaknya ada yang jadi kewenangan provinsi, pusat, dan oleh desa. Semua itu sebenarnya butuh intensifkan kerjasama," imbuhnya.

Sebelumnya, Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Dispar Lotim, Samsul Hakim, mengungkapkan, pihaknya hanya mengelola 8 objek wisata. Padahal Lotim diklaim memiliki banyak potensi wisata yang bisa mendatangkan PAD.

Target PAD yang dibebankan ke Dinas Pariwisata dalam APBD adalah Rp 1 miliar. "Sumber PAD kita ada 8 titik. Joben, Timba Nuh, Puri Rinjani, Pusuk Sembalun, Pantai Kerakat, Pantai Sepolong, Pantai Suryawangi, dan Pantai Gili Lampu," rincinya. (GL/Ded)


Belum ada Komentar untuk "Tata Kelola Amburadul, Dewan Lotim Inisiasi Raperda Pengelolaan Pariwisata"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel