Terkait Mata Air Ambung, BPKAD Akui Pemda Lotim Tak Punya Bukti Kepemilikan

Lombok Timur, GL_ Mata air Ambung yang terletak di Desa Pringgasela kabupaten Lombok Timur (Lotim) NTB, yang menjadi salah satu sumber air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lotim menjadi rebutan antara Pemda dengan warga pemilik lahan. Selisih pendapat pun terjadi di kalangan para pembantu Bupati.

Sebelumnya, pada tanggal 9 Oktober 2018 lalu, telah terjadi kesepakatan damai antara pihak Pemda diwakili langsung Bupati Lotim, H. Sukiman Azmy dengan Asmadi, salah seorang warga yang mengaku sebagai pemilik lahan mata air Ambung. Dalam pertemuan tersebut disepakati akan menyelesaikan secara damai tanpa proses peradilan. Selain itu Pemda juga setuju untuk membayar ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, M. Juaini Tofik, ketika ditemui Wartawan, Senin (4/11/2019), membenarkan telah ada surat kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh Bupati bersama Asmadi, warga pemilik mata air Ambung.

"Kita akui bahwa pak Bupati sudah melakukan surat perjanjian dengan pemilik. Yang salah satu isinya, Pemda siap membayar manakala sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Dalam kesepakatan tersebut tambahnya, tidak disebutkan nilai pembayaran secara spesifik. Namun hanya menyebut penggunaan jasa Appraisal dalam penentuan nilai sumber mata air Ambung. Karena hal tersebut didasari UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Juaini juga mengakui bahwa Pemda Lotim tidak memiliki dokumen bukti kepemilikan lahan. Dikarenakan lahan tersebut diserahkan dari Pemprov NTB kepada Pemda Lotim.

"Tentunya kita tidak punya dokumen atas kepemilikan lahan itu," beber pria yang pernah menjabat Kadis PMD ini.

Sedangkan untuk menindaklanjuti pembayaran kepada pemilik berdasarkan kontrak kesepakatan, Juaini menyatakan Pemda masih menunggu jawaban tertulis dari BPKP.

"Suratnya sudah kita sampaikan, dan kemarin komitmennya akan dijawab secara tertulis. Jadi kita masih dalam posisi menunggu jawaban. Nah, Kami selaku pembantu Bupati, untuk mengeksekusi perjanjian itu kan harus jelas dulu dasar kepemilikannya,” tutupnya.

Asisten 2 Setda.Kabupaten Lombok Timur, H. Sahabuddin
Terpisah, Asisten 2 Setda kab Lombok Timur, H. Sahabuddin, menyebutkan, bahwa pembayaran yang diinginkan Asmadi tidak memenuhi syarat berdasarkan poin-poin yang termaktub dalam kesepakatan tersebut.

Dalam poin ke 5 kata Sahabuddin, pembayaran kepada pemilik harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, Ia tak merincikan lebih jauh terkait maksud penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Ditambahkannya, permasalahan sumber mata air Ambung tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah. Menurutnya, hanya proses pengadilan yang dapat ditempuh untuk penyelesaian masalah tersebut.

Hal ini disinyalir bertentangan dengan kesepakatan damai sebelumnya antara Pemda Lotim dengan pemilik lahan akan menyelesaikan masalah tanpa proses peradilan.

"Menurut dia (Asmadi, red), itu adalah milik dia. Menurut Pemda itu adalah milik Pemda. Dan tercatat di aset," pungkasnya.

Menanggapi ancaman pemilik lahan untuk menjual sumber mata air Ambung ditanggapi santai oleh Sahabuddin. Ia mempersilahkan Asmadi untuk menjual sumber mata air tersebut ke investor yang dimaksudkannya.

"Silahkan saja. Bisa atau tidak, kan ada aturan," jawabnya ringan.(GL/Ded)

Belum ada Komentar untuk "Terkait Mata Air Ambung, BPKAD Akui Pemda Lotim Tak Punya Bukti Kepemilikan"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel