Randis Yang Dipinjam Pakai Desa-Desa di Lotim Dikritik DPR

Lombok Timur, GL_ Sebelumnya Pemkab Lombok Timur (Lotim) menarik Kendaraan Dinas (Randis) yang ada di Desa. Namun setelah menuai kontroversi akhirnya Pemda setempat sepakat untuk mengembalikan randis tersebut kembali ke Desa setelah menggelar pertemuan antara FKKD (Forum Komunikasi Kepala Desa) Lotim, dengan Pemerintah Daerah yang diwakili DPMD, Satpol PP, dan Bakesbangpoldagri.

Pertemuan tersebut menyepakati untuk pengembalian randis kepada pihak Desa, namun dengan status pinjam pakai, hingga Desa menganggarkan pembelian randis sendiri.

Keputusan hasil pertemuan tersebut kembali menuai kritik. Kali ini datang dari salah satu anggota DPRD Lotin, Abdul Muhid, SH., MH.. Wakil rakyat satu ini mengkritisi kesepakatan pengembalian randis dengan status pinjam pakai tersebut.

Menurut Muhid, status pinjam pakai berdasarkan norma hukum hanya berlaku bagi pihak swasta dengan swasta. Sementara, dalam pemerintahan tidak dikenal istilah tersebut.

"Kalau istilah pinjam pakai, normanya dari Hukum Perjanjian. Itu hanya bisa terjadi dari swasta ke swasta. Kalau dari Pemda ke Desa, ini satu administratif. Kalau pemerintah istilahanya hibah. Hibah pemakaian," tegasnya.

Dikatakanya, Desa sebagai "anak" Pemda juga berhak mendapat perlakuan yang sama seperti instansi lainnya mengingat Desa juga merupakan Aset Daerah. Selain itu, Desa bukanlah subjek hukum namun merupakan penerima hak.

Desa menurutnya, seharusnya tidak diarahkan untuk menyepakati pinjam pakai randis. Karena Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk pengadaan fasilitas bagi Desa.

"Kalau dia sebagai subjek hukum, berarti posisinya sama dengan Bupati. Boleh menerima boleh tidak. Ada kewajiban absolute pemerintah daerah kepada Pemerintah Desa. Desa juga aset Daerah," tegas Politisi PKPI ini.

Muhid menyarankan, agar Pemerintah Daerah segera membuat platform kebijakan untuk pengembalian Randis yang telah ditarik tersebut. Agar pelayanan masyarakat ditingkat bawah tidak terganggu.

"Bupati membuat plafon kebijakan untuk segera melakukan pengembalian terhadap fasilitas yang ditarik oleh Pemda. Jangan sampai, nanti pelayanan masyarakat ini terhambat," pungkasnya.(GL/Ded)

Belum ada Komentar untuk "Randis Yang Dipinjam Pakai Desa-Desa di Lotim Dikritik DPR"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel