Pungut Uang Ke Petani Atas Namakan Program BWS, Seorang Lurah di Lotim Bantah Dikatakan Pungli

Lombok Timur, GL_ Diduga mengatasnamakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dari Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemerintah Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, kabupaten Lombok Timur (Lotim) - NTB, melakukan penarikan pungutan kepada Petani. Pungutan ini dilakukan karena anggaran sebesar Rp 195 juta yang telah digelontorkan BWS, dinilai pihak Kelurahan tidak cukup untuk menyelesaikan pembuatan saluran irigasi pada program P3-TGAI tersebut.

Selain itu, penarikan iuran yang tak jelas dasar hukumnya ini, dimaksudkan untuk pembuatan pintu air di lokasi yang sama dengan program P3-TGAI.

"Padahal ini kan proyek provinsi. Tapi kok kelurahan tiba-tiba narik pungutan, dengan alasan sebagai biaya pembuatan pintu air," keluh seorang petani di Kelurahan Denggen.

Sementara itu, Sahri, seorang Pekasih Subak (petugas pengatur pengairan lahan petani) wilayah Denggen Bawah, membenarkan adanya penarikan tersebut atas perintah pihak Kelurahan Denggen.

Sahri mengatakan, besaran penarikan beragam tergantung luas lahan milik petani, yakni mulai dari Rp 10 ribu sampai Rp 200 ribu. Ia juga mengaku hingga saat ini telah berhasil mengumpulkan uang pungutan dari para petani di wilayah kesubakannya. Namun, uang tersebut belum berani dia serahkan ke pihak Kelurahan, karena Sahri telah dihubungi pihak BWS dan memintanya agar tidak mematuhi perintah Kelurahan untuk menarik pungutan ke petani tersebut.

"Sementara ini, saya tidak berani nagih ke petani. Uangnya akan saya simpan dulu. Catatan juga ada," terangnya. Sahri juga berencana untuk mengumumkan pembatalan penarikan pungutan dan mengembalikan uang para petani meski tanpa persetujuan Kelurahan.

Sejauh ini menurut Sahri, pihak kelurahan sering menghubunginya untuk meminta uang hasil pungutannya kepada para Petani, namun Ia tidak bergeming dan memilih untuk mengamankan uang tersebut sebelum dikembalikan kepada petani. Sahri juga merasa ada kejanggalan dalam perintah Kelurahan untuk melakukan penarikan.

Dikonfirmasi terpisah, Lurah Denggen, Parjono, mengakui adanya penarikan pungutan kepada petani tersebut. Ia membenarkan pihaknya telah memerintahkan pekasih untuk menarik pungutan kepada petani, namun membantah nominal pungutan sebesar Rp 200 ribu perhektar tersebut merupakan inisiatif darinya. Bahkan Ia berkilah tidak mengetahui hal itu.

"200 ribu?? mmm...mungkin sudah, tapi saya belum mendapat informasi tentang besarannya," kilahnya.

Menurut Parjono, uang pungutan tersebut akan digunakan untuk membuat pintu air.

“Itu diperuntukkan hanya untuk pasangan. sedangkan untuk galian, rambasan, atau pohon yang kena dengan rancangan saluran, itu partisipasi masyarakat,” sebutnya.

Terkait penarikan pungutan, Parjono mengklaim pernah menggelar rapat bersama jajaranya dan pekasih subak Denggen Bawah. "Rapat dirumah ketua LPMK, Drs. Sabda. dihadiri oleh Ketua LPMK, Pekasih, P3A sendiri, dan utusan masyarakat subak,” tuturnya.

Parjono membantah jika apa yang dilakukannya sebagai pungli. Menurutnya, keputusan itu telah melalui mekanisme musyawarah dan bertujuan untuk mengajarkan masyarakat bergotong royong.

"Menurut kami, kata pungli itu tidak serta merta berlaku. Tidak perlu ada Perdes, Perbup,  atau yang lain. yang penting kesepakatan,” jawabnya ringan.

Sebelum berita ini diturunkan, kabarnya pihak Kelurahan telah mengembalikan uang pungutan tersebut kepada petani. (GL/Ded)

Belum ada Komentar untuk "Pungut Uang Ke Petani Atas Namakan Program BWS, Seorang Lurah di Lotim Bantah Dikatakan Pungli"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel