PERKAHPI: Dari 150 Kasus Pengadaan Barang Jasa se-Indonesia Yang Seharusnya Perdata Digiring ke Pidana, Alkes Terbanyak

Mataram, GL_ Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) merilis, sedikitnya 150 kasus korupsi yang berakar dari pengadaan barang dan jasa di seluruh Indonesia yang seharusnya perdata namun digiring ke ranah pidana oleh aparat penegak hukum. Dari seluruh jumlah kasus yang dihimpun dari 34 provinsi tersebut, jumlah kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) yang paling banyak.

Hal itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) PERKAHPI, Sabela Gayo, SH.,MH.,Ph.D.,CPL.,CPLE., kepada gemalombok.com, usai melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PERKAHPI NTB, di Mataram, Sabtu (28/9/2029).

“Masalahnya adalah, ketika penyedia barang jasa memperoleh diskon, yang sebenarnya diskon ini adalah merupakan praktek bisnis yang legal tapi kemudian ini menjadi aspek kerugian keuangan Negara,” ungkap Gayo.

Persoalan diskon lanjutnya, sering dianggap seolah penyedia melakukan praktek korupsi dengan mark up harga. Akhirnya penyedia digiring oleh aparat hukum ke tindak pidana korupsi (tipikor).

“Padahal dia penyedia ini menang karena harga penawarannya di bawah HPS (Harga Perkiraan Sendiri, red),” sesalnya.

Berangkat dari persoalan tersebut, dijelaskan pria asal Serambi Mekah Aceh ini, salah satu latar belakang terbentuknya PERKAHPI pada 7 Januari 2018 lalu itu, akibat keprihatinan pihaknya terkait substansi kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, baik yang disusun pelaku pengadaan maupun penyedia barang jasa yang masih banyak terdapat ketimpangan dan kelemahan. Termasuk terkait hak dan kewajiban.

Selain itu, dari banyaknya muncul persoalan hukum tentang tindak pidana korupsi kontrak barang jasa pemerintah, yang semestinya persoalan perdata dan seharusnya bisa diselesaikan secara perdata namun kemudian digiring menjadi pidana korupsi pengadaan. Baik penyedia barang jasa maupun pengelola pengadaan yang kemudian dihukum melalui pengadilan tipikor.

Ditambahkan Gayo, program terobosan PERKAHPI kedepan yakni, akan gencar melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendidikan, workshop dan seminar untuk meningkatkan kapasitas. “Termasuk asistensi dan pendampingan,” tutupnya.(GL/red)

Belum ada Komentar untuk "PERKAHPI: Dari 150 Kasus Pengadaan Barang Jasa se-Indonesia Yang Seharusnya Perdata Digiring ke Pidana, Alkes Terbanyak"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel