Pengurus PERKAHPI NTB Terbentuk, Kasus Pengadaan Barang Jasa Dinilai Bukan Termasuk Pidana Korupsi

Mataram, GL_ Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) kini telah hadir di provinsi NTB. Pengurusnya pun telah dilantik secara resmi di Mataram, Sabtu (28/9/2019). Heri Satriawan, SH., MH., didaulat menjadi ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PERKAHPI NTB periode 2019-2024.

Usai dilantik, dalam Sambutannya, Heri Satriawan mengaku akan berkomitmen mendukung sepenuhnya seluruh program pemerintah yang tekait dengan pengadaan barang dan jasa. Dikatakannya, fakta di lapangan dewasa ini banyak ketakutan-ketakutan dialami para steakholder, baik dari penyedia, konsultan, PPK, hingga pejabat pengadaan barang jasa akibat ketidak fahaman mereka dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga kerap merasa dikriminalisasi jika menuai persoalan.

Menurut Heri, pengadaan barang dan jasa merupakan ranah perdata dan bukan ranah pidana. Sesuai UU no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan Perpres no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak ada satu pasalpun menurutnya, yang menyatakan sangsi pidana bagi steakholder pengadaan barang dan jasa. “Yang ada adalah sangsi administratif,” tegasnya.

Namun Fakta tersebut saat ini lanjutnya, justru berbanding terbalik. Akibat ketidak fahaman, salah administrasi terkadang dibawa ke ranah pidana. Namun demikian, Heri berjanji, kedepan pihaknya semaksimal mungkin mengadakan pendampingan terhadap steakholder pengadaan barang dan jasa, mulai dari awal perencanaan hingga pengawasan.

Sementara itu, Ketua Umum PERKAHPI, Sabela Gayo, SH.,MH.,Ph.D.,CPL.,CPLE., mengatakan, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan hal yang penting dan strategis dalam pembangunan. Ia menghimbau agar pimpinan wilayah PERKAHPI NTB yang baru saja terbentuk agar bisa bersinergi dan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan di NTB untuk bersama-sama berdiskusi, asistensi, maupun pendampingan.

“Komunikasi dan koordinasi terkait kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, agar tercipta iklim pengadaan barang dan jasa yang aman dan nyaman sesuai perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.

Gayo mengatakan, dari hasil kajian pihaknya selama ini, persoalan yang dihadapi para pelaku dan penyedia pengadaan barang dan jasa pemerintah di daerah-daerah di Indonesia dalam perkara korupsi yang berakar dari proses pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya itu merupakan sengketa keperdataan tapi selalu digiring menjadi perkara tindak pidana korupsi (tipikor).

“Bisa diselesaikan sebenarnya melalui proses-proses keperdataan. Kelebihan bayar misalnya, dikembalikan ke kas Negara kalau memang itu kelebihan bayar,” jelasnya.

Pihaknya berharap agar aparat penegak hukum ketika menangani kasus tipikor akibat pengadaan barang dan jasa memiliki batasan dan aturan, kapan harus menerapkan aturan administratif, aturan keperdataan, dan kapan harus menerapkan aturan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir.

“Supaya iklim pengadaan barang dan jasa menjadi lebih baik lagi dan penyedia barang dan jasa tidak takut mengikuti proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tidak khawatir jika terjadi temuan dan masalah lalu dipidana,” pungkas pria asal Aceh ini.

Lebih lanjut menurut Gayo, ketika muncul kasus tipikor pengadaan barang dan jasa, penyedia selalu dianggap sebagai pihak yang dianggap turut serta melakukan tindak pidana korupsi seperti dalam pasal 55 ayat 1 KUHP yang kerap menjadi momok menakutkan.

Selain itu, Gayo juga mengapresiasi pemda NTB yang telah menerbitkan Pergub no 20 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia lingkup provinsi NTB. Ia berjanji akan mendorong daerah lain di seluruh Indonesia agar bisa belajar dari NTB yang telah berhasil menerbitkan peraturan pengadaan barang dan jasa yang bersifat khusus.

“Sesuai amanat Perpres 16 tahun 2018 khususnya pasal 86 ayat 2 tentang pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh APBD dapat ditindak lanjuti Kepala Daerah dalam bentuk kebijakan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah,” bebernya. Sembari berharap, peraturan yang dibuat tersebut bisa membuat iklim pengadaan barang dan jasa di NTB bisa lebih baik lagi.(GL/red)

Belum ada Komentar untuk "Pengurus PERKAHPI NTB Terbentuk, Kasus Pengadaan Barang Jasa Dinilai Bukan Termasuk Pidana Korupsi"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel