Gaji Staf Khusus Gubernur Dianggap Kuras APBD, NU NTB: Kenapa Tidak Soroti Tunjangan Perumahan Dewan?

Mataram, GL_ Pengangkatan Staf khusus (Stafsus) oleh Gubernur NTB dinilai menguras APBD. Pasalnya, selain dianggap sebagai pemborosan, Gubernur juga dinilai kurang memperhatikan profesionalisme mengingat ada sejumlah anggota Stafsus yang memiliki pekerjaan ganda dan sumber pembayarannya dari APBD.

Di tengah pro kontra pengangkatan Stafsus tersebut, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB justru menyoroti tunjangan perumahan anggota DPRD Provinsi NTB yang justru dianggap memiliki nilai cukup fantastis. Anggaran untuk tunjangan perumahan wakil rakyat NTB tersebut mencapai lebih dari Rp 10 milyar setiap tahunnya. Itu pun belum termasuk tunjangan-tunjangan lainnya.

“Tunjangan perumahan itu buat apa saja? Kenapa lain-lain yang disoroti. Gaji staf khusus Rp 5 juta perbulan, sementara tunjangan rumah DPR Rp 13 juta. Apanya yang ditunjang, itu yang kita pertanyakan. Kenapa tidak diungkap,” cetus Wakil Ketua PWNU NTB, Lalu Winengan kepada gemalombok.com, di Mataram, Sabtu (14/9/2019).

Menurutnya, tunjangan perumahan DPRD NTB lebih layak untuk disoroti ketimbang gaji staf khusus yang hanya Rp 4-5 juta perbulan. Selain itu jumlah anggota DPRD NTB yang menerima tunjangan perumahan sebanyak 65 orang dengan nilai Rp 13 juta setiap bulannya.

Dikatakan Winengan, Staff khusus bentukan Gubernur NTB itu berjumlah 31 orang. “Tugasnya untuk membantu pemda memajukan pembangunan daerah,” tambahnya.

Winengan mengatakan, jumlah dana APBD yang diserap untuk gaji stafsus tidak lebih dari Rp 2 milyar setiap tahunnya.

“Itu belum dipotong pajak,” tandasnya.

Sementara untuk tunjangan perumahan anggota DPRD NTB dirincikan Winengan, sebanyak 65 orang @ Rp 13 juta = Rp 10.140.000.000,- pertahun.

“Dana segitu banyak kan bisa digunakan untuk entaskan kemiskinan. Itu belum termasuk tunjangan-tunjangan lainnya,” kata Winengan yang juga Kadis Perkim Lombok Barat itu.

Ia juga menghimbau kepada anggota DPRD NTB jangan asal mengkritik pemerintah saja tapi juga harus bisa mengkritik diri sendiri, mengingat pengeluaran di DPR terlalu besar. "Belum lagi dana pokir (pokok pikiran) yang menghabiskan anggaran. Harus merasa malu kepada rakyat," tegasnya.

Sebelumnya, mencuat polemik terkait Staf khusus bentukan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, yang dinilai sebagai pemborosan APBD. Sejumlah anggota DPRD NTB juga turut memberikan kritik terhadap kebijakan Gubernur itu.

Anggota DPRD NTB yang juga Ketua Fraksi PAN, Hasbullah Muis, mengingatkan Gubernur NTB agar lebih profesional dalam mengangkat Stafsus. Menurutnya, kendati dibenarkan dalam Undang-Undang membentuk Stafsus berdasarkan kebutuhan, namun harus memiliki keahlian tersendiri serta tidak memiliki kerjaan double.

Pekerjaan ganda Stafsus menurut Muis, berpengaruh ke pendapatan, apalagi sumber pendanaan dari APBD.

Senada dengan Muis, politisi dari Fraksi PKB DPRD NTB, Akhdiansyah, juga mempertanyakan kompetensi para Stafsus bentukan Gubernur dan wakilnya, baik dari sisi keilmuan dan pengalaman. Idealnya, para Stafsus itu harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya masing-masing sehingga usulan dan rumusan yang mereka buat untuk membantu Gubernur bisa dipertanggungjawabkan.

“Jangan-jangan hanya untuk menampung tim sukses saja,” pungkasnya.(GL/red)

Belum ada Komentar untuk "Gaji Staf Khusus Gubernur Dianggap Kuras APBD, NU NTB: Kenapa Tidak Soroti Tunjangan Perumahan Dewan?"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel