Warga Yang Marah Kadesnya Ditahan Dalam Kasus Korupsi Menyegel Kantor Desa Lingsar, Pelayanan pun Lumpuh

Lombok Barat GL_ Ratusan warga Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menduduki dan menyegel kantor desa setempat, rabu (14/8/2019) pagi. Akibatnya, pelayanan di kantor desa yang pernah meraih predikat juara 1 Desa terbaik Indonesia regional IV itu lumpuh total. Staf desa dan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) terpaksa pulang dan keluar dari kantor desa.

Aksi massa ini dipicu kemarahan warga desa Lingsar pasca Kadesnya (SY) ditahan kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram dalam kasus dugaan Korupsi dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) PDAM Giri Menang, Senin (12/8/2019) lalu. Dalam aksinya, warga menuntut agar Kadesnya yang ditahan Kejari Mataram segera di bebaskan atau ditangguhkan.

“Bebaskan Kepala Desa kami. Bubarkan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa),” bunyi kalimat dalam spanduk dan poster yang di tempel warga di dinding kantor Desa. Menurut isu yang beredar di lapangan menyebutkan jika Kades terpilih SY yang ditahan Kejaksaan akibat tindakan dan laporan dari oknum BPD.

“Banyak anggota BPD orangnya mantan Kades yang kalah kemaren,” ungkap salah satu warga yang enggan disebut namanya itu.

Nampak hadir di sela-sela aksi, Camat Lingsar, Kapolsek, serta sejumlah anggota TNI dan Polri.

Terpisah, Kuasa hukum Kades Lingsar, Bion Hidayat SH., MH., kepada gemalombok.com, mengungkapkan rasa keprihatinannya atas aksi warga yang peduli terhadap Kadesnya yang tengah mengalami ujian hukum tersebut.

Tindakan warga ini menurut Bion, merupakan buntut dari arogansi kekuasaan aparat penegak hukum Abuse of Power (Penyalahgunaan kekuasaan). Padahal lanjutnya, amar pertimbangan penahanan kliennya bertentangan dengan fakta hukum yang dibuat penyidik kejaksaan.

“Sementara klien kita kooperatif, tidak hilangkan Barang Bukti (BB), tidak akan mengulangi pidana. Kita dan keluarga siap menjadi penjamin agar tidak ditahan. Tidak ada hasil audit BPK juga. Dari mana diketahui ada kerugian negara?,” sesalnya.

Semestinya menurut Bion, yang lebih tepat keberatan dan melaporkan jika Kliennya dari awal melakukan kesalahan adalah pihak PDAM selaku pemberi dana CSR dan yang merasa dirugikan. “Tapi ini tidak ada masalah (dengan PDAM-red),” pungkasnya.

Bion juga mengutip salah satu Putusan MK no 25/PUU-XIV/2016 tentang uji materiil terhadap pasal 2 dan 3 UU tipikor no 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001. “MK menerima hasil uji materiil ini karena bertentangan dengan UUD 1945 tentang hak azazi seseorang (Declaration of Human Right). Ini tidak dipatuhi oleh Jaksa,” disesalkan Bion.(GL01)

Belum ada Komentar untuk "Warga Yang Marah Kadesnya Ditahan Dalam Kasus Korupsi Menyegel Kantor Desa Lingsar, Pelayanan pun Lumpuh"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel