Tingkatkan Kompetensi, Humas Pemda KLU Ikut Workshop PPID di Banten

Tangerang, GL_  Guna mendorong pemerintahan yang dinamis dan akuntabel dapat ditempuh melalui inovasi penyajian informasi publik, penyediaan dan pengelolaan daftar informasi publik, serta penyelesaian sengketa informasi sesuai mekanisme dan prosedur. Selain itu dengan mewujudkan keterbukaan informasi publik dan peningkatan layanan.

Di era digitalisasi informasi seperti saat ini, badan publik perlu didorong agar memiliki kinerja efektif dan efisien. Khususnya dalam mengukur dan mempercepat pelaksanaan informasi publik dan meningkatkan kinerja badan publik baik pusat maupun daerah.

Hal itu tertuang dalam Workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diikuti tim Humas dan protokol Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Tangerang Banten, kamis (29/8/2019). Workshop yang digelar Humas Indonesia tersebut bertajuk “Coaching Clinik: Inovasi Pelayanan Informasi Publik", bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang dan puluhan PPID lembaga negara dan pemerintah daerah. Workshop ini merupakan rangkaian kegiatan dari Anugerah Humas Indonesia 2019.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Titi Susanti, dari Biro Humas Kementerian Keuangan dan John Fresly Hutahayan dari Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2013 - 2017.

Menurut Titi Susanti, tuntutan era digitalisasi komunikasi dan informasi menginisiasi pihaknya mendorong badan publik meningkatkan kompetensi dalam pelayanan informasi publik. Terlebih transparansi memastikan badan publik menyajikan informasi secara berkala meski keterbukaan informasi bukan berarti semua terbuka.

Dengan kegiatan ini, Humas Indonesia ingin mendorong seluruh kementerian, lembaga serta badan publik lain, baik pusat maupun daerah mengedepankan sikap akuntabilitas.

Ditambahkan Susanti, coaching clinic bagi para PPID menjadi bagian integral upaya pemerintah menjaga reputasi, kredibilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan badan publik lainnya. 

“Umpama etalase di pusat perbelanjaan yang memudahkan setiap orang membeli kebutuhannya. Masyarakat dapat dengan mudah mencari dan memilih informasi yang terjamin keakuratannya dan memperoleh informasi yang dibutuhkan," tuturnya.

Susanti juga mengatakan, Komisi Informasi Pusat pada medio September 2019 berencana melaksanakan monitoring dan evaluasi, presentasi dan visitasi untuk masing-masing badan publik secara random. “Hasilnya digunakan untuk indikator pelaksanaan yang berpedoman pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP,” tandasnya.

Senada dengan Susanti, John Fresly Hutahayan mengatakan, keterbukaan informasi publik mesti dimulai dari pejabat badan publik bersangkutan. Menurutnya, tidak semua informasi bersifat terbuka. Batasan secara yuridis antara informasi terbuka dengan tertutup lanjutnya, diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17.

“Perihal penting yang mesti diatensi PPID, semisal terkait kategori informasi yang dikecualikan, lantaran mempunyai konsekuensi terhadap kesinambungan pemerintahan,” pungkasnya.

Ditambahkannya, dalam melaksanakan keterbukaan informasi, badan publik berpedoman pada prinsip universal dari kebebasan informasi. Informasi disediakan dengan cara sederhana, berbiaya murah, serta akurat. Selain penyelesaian sengketa informasi, dan penyediaan mekanisme yang menjamin hak semua orang atas informasi. (GL/Humaspro)

Belum ada Komentar untuk "Tingkatkan Kompetensi, Humas Pemda KLU Ikut Workshop PPID di Banten"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel