Kades Lingsar Ditahan Karena Kasus Korupsi, Kuasa Hukum Tersangka Tuding Jaksa Begini

Didampingi kuasa hukumnya, SY, sesaat sebelum ditahan penyidik Kejari Mataram
Mataram GL_ Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram menahan SY, Kepala Desa (Kades) Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) NTB, Senin (12/8/2019) sore. Tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) PDAM Giri Menang sebesar Rp 165 juta. Dalam pencairan dana tersebut, tersangka menggunakan rekening bank pribadi atas namanya sendiri.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka, Bion Hidayat, SH., MH., ketika dikonfirmasi wartawan saat mendampingi kliennya sebelum ditahan menilai, penyidik Kejaksaan terlalu terburu-buru dalam menentukan status tersangka serta penahanan terhadap kliennya. Bahkan, ia menuding penyidik kejaksaan telah melakukan kriminalisasi kasus serta Abuse of Power (penyalahgunaan kekuasaan).

Menurutnya, kliennya belum cukup bukti untuk dikatakan melakukan perbuatan korupsi. Penggunaan rekening Bank BRI yang dibuat atas nama tersangka menurutnya atas persetujuan dari pihak PDAM Giri Menang berdasarkan penandatanganan Memory of Understanding (MoU) sebagai rekening sementara. Bahkan pihaknya juga telah membuat laporan pertanggungjawaban kepada pihak PDAM.

“PDAM tidak masalah. Kenapa kok dibilang korupsi. Beliau (kades red.) ini tidak merugikan keuangan negara apalagi memperkaya diri sendiri sesuai Undang-Undang Korupsi. Itu seharusnya dibuktikan dengan hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” sesal Bion.

Dikatakannya, kliennya telah mengikuti prosedur pencairan dana CSR dan telah memberitahukan kepada warganya tentang penggunaan dana tersebut. Dirincikan Bion, penggunaan dana bantuan tersebut digunakan untuk 3 item sesuai kesepakatan, yakni 40 persen untuk kelestarian alam dan lingkungan, 30 persen penguatan perekonomian desa, serta 30 persen untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Dan itu berdasarkan kwitansi semua,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kejari (Kajari) Mataram, DR Ketut Sumadana, di hadapan Wartawan membantah pihaknya dikatakan terburu-buru menahan tersangka. Menurutnya, penahanan dilakukan untuk mempercepat proses pemberkasan untuk kemudian disidangkan.

“Inti pertimbangan penahanan yakni Extra Ordinary Crime (kejahatan luar biasa red.). Saya tidak bicara pasal 21, KUHAP,” pungkasnya.

Terkait bukti laporan pertanggung jawaban dana CSR yang telah dibuat tersangka dimentahkan Sumadana. “Tapi kan penggunaannya nggak dibahas. Siapa bilang ada pertanggungjawaban. Buktinya kita sita nggak ada kok. Kan baru dibikin,” bantahnya.

Pihaknya meyakini jika kasus dugaan korupsi telah ditingkatkan keproses penyidikan tentu telah melalui pertimbangan yang kuat, mantap, dan matang.

Kerugian negara dalam kasus ini menurut Sumadana, sebesar Rp 165 juta. “Total lost. Karena dia mendapatkan dari rekening yang tidak sah dan mengeluarkan dari rekening yang tidak sah,” tambahnya. Ancaman hukuman bagi tersangka dikatakan Sumadana, maksimal 20 tahun penjara.

Pantauan gemalombok.com, di gedung Kejari Mataram, senin sore, tersangka yang mengenakan kemeja kuning lengan pendek, celana dan peci hitam tersebut digiring penyidik kejaksaan menuju mobil tahanan Kejari Mataram.

Tidak banyak kalimat yang dilontarkan Kades yang baru menjabat 6 bulan tersebut. “Kurang sinkronnya hubungan saya dengan bendahara,” jawabnya lirih di hadapan sejumlah awak media.(GL01)

Belum ada Komentar untuk "Kades Lingsar Ditahan Karena Kasus Korupsi, Kuasa Hukum Tersangka Tuding Jaksa Begini"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel