Dalam Kasus Dugaan Korupsi Kades Lingsar Kejari Mataram Akui Tak Butuh Audit BPK

Mataram GL_ Penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kades Lingsar Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terus digenjot penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. Bahkan penyidik tengah berupaya agar kasus tersebut segera disidangkan.

Sebelumnya, penyidik kejaksaan dituding terkesan memaksakan dan terburu-buru dalam menetapkan tersangka dan menahan SY, Kades Lingsar dalam kasus dugaan korupsi Dana CSR PDAM Giri Menang senilai Rp 165 juta. Bahkan, pihak tersangka melalui kuasa hukumnya, Bion Hidayat, SH., MH., menduga Jaksa melakukan kriminalisasi serta politisasi hukum mengingat tersangka baru saja menjabat sebagai Kades Lingsar sejak dilantik 6 bulan yang lalu.

Namun, tudingan itu justru dimentalkan jaksa. Bahkan penyidik kejaksaan mengaku tidak memerlukan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus yang menjerat Kades Lingsar itu.

“Tidak harus BPK kok, atau BPKP. Dari inspektorat atau Kejaksaan pun kalo masih bisa dilakukan penghitungan sendiri punya kewenangan untuk melakukan penghitungan sendiri,” tegas Kajari Mataram melalui Kasipidsus, Anak Agung Gde Putra, ketika dikonfirmasi gemalombok.com di gedung Kejari Mataram, Senin (19/8/2019).

Terkait unsur kerugian negara dikatakan Putra, pihaknya tengah melakukan penelusuruan untuk mencari tahu besar kerugian negara dalam kasus ini. Dasar penentuan tersangka pun tambahnya, Jaksa tetap mengacu pada minimal sudah terpenuhi dua alat bukti.

Sementara terkait tudingan politisasi hukum ditegaskan Putra, pihaknya tidak melihat dari sisi politiknya melainkan dari kacamata hukum.

“Kalau kita tidak ada titipan atau apapun seperti yang mereka bilang. Kita sesuai dengan aturan, sesuai dengan kewenangan dari kejaksaan dalam penegakan hukum,” bantahnya.(GL/red)



2 Komentar untuk "Dalam Kasus Dugaan Korupsi Kades Lingsar Kejari Mataram Akui Tak Butuh Audit BPK"

  1. Jika penegak hukum salah dlm penegakan hukum maka Alah yang akan langsung menghukum ..

    BalasHapus
  2. Kalau kasus kecil cepat skali ada tindakan bahkan ada penetapan tersangkanya tapi kalau kasus besar kok selalu lewat ya ..
    Contoh kasus dinas pertanian kota mataram dan kasus LCC kok sepi2 saja ya ..

    BalasHapus

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel