Buka Gebyar Pekan PBB, Bupati KLU: Bayar Pajak Cara Ikut Bantu Pemerintah Sejahterakan Rakyat

Tanjung KLU GL_ UU nomor 28 tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberikan otoritas mengelola pajak (taxing power) untuk setiap daerah termasuk daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU).  Karna itu, pemda KLU terus meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Dalam pembukaan Gebyar Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2019, di Halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU (7/8),  Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menyampaikan, membayar pajak adalah salah satu cara bagi masyarakat untuk ikut membantu pemerintah mensejahterakan rakyat melalui pajak. Dalam seremonial bertajuk ‘Pajak Anda Untuk Membangun Lombok Utara' itu, Najmul kembali menegaskan tugas Bapenda yakni bagaimana memikirkan,  mengakumulasi pajak dengan sebaik-baiknya.

"Potensi Lombok Utara cukup besar kalau kita kelola dengan maksimal. Tentu kita bisa melakukan lompatan, kalau secara bersama-sama mengakumulasi pajak dengan target yang bisa dicapai," tuturnya.

Sektor Parawisata KLU kata Najmul, merupakan potensi terbaik, kendati demikian bukan berarti  menduakan aspek lainnya. Apabila aspek lain bisa mendukung sektor pariwisata, tentu aspek lain terjadi pula sirkulasi ekonomi yang prospek. Dengan demikian bukan hanya pariwisata yang maju tetapi yang lain juga maju.

“Pasar hortikultura belum kita tindak lanjuti. Saya berharap dinas yang berkaitan dengan pasar, segera mengajak pedagang kita untuk mengisi tempat itu. Jangan menghabiskan anggaran untuk membangun tetapi tidak ditindaklanjuti,” tandas orang nomor satu di KLU itu.

Sementara itu, Kepala Bapenda KLU H. Zulfadli, SE., Mengatakan setelah dikeluarkannya UU No. 28 tahun 2009, sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah nomor 3 tentang Pajak Daerah KLU yang substansinya mendapatkan mandat dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan. Sedangkan untuk pemungutan pajak pertambangan dikelola oleh pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah juga memiliki hak untuk melakukan penilaian, perhitungan dan pemungutan pajak.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD KLU H. Burhan M. Nur, SH., Asisten III Setda KLU Ir. H. Melta, Kabag Operasional Polres Lombok Utara Kompol. R Goultom, beberapa Pimpinan OPD, Para Camat lingkup Pemda KLU beserta tamu undangan lainnya. KegiatanKegiatan gebyar pajak dan gerakan membayar pajak berlangsung meriah. Dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada pengelola PBB-P2 tingkat BKP, kecamatan, desa, pembekel dan kadus.(GL/humaspro)

Belum ada Komentar untuk "Buka Gebyar Pekan PBB, Bupati KLU: Bayar Pajak Cara Ikut Bantu Pemerintah Sejahterakan Rakyat"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel