Tingkatkan Pelayanan Kependudukan, Lombok Utara Gandeng Australia

Sekda KLU, Drs. H. Suardi MH

Tanjung KLU GL _ Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bekerja Sama dengan Kolaborasi Masyarakat & Pelayanan Untuk Kesejateraan (KOMPAK), salah satu program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia melaksanakan Lokakarya Peluang Pemanfaatan Kualitas Pelayanan publik. Kegiatan yang diagendakan selama dua hari tersebut dibuka secara resmi oleh Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., di Aula Kantor Bupati selasa (30/7/2019) dan akan ditutup rabu (31/7/2019).

Lokakarya tersebut dihadiri narasumber Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Yogyakarta, H. Sisruwadi, SH. M.Kn., diikuti Operator SID Desa, serta Operator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-KLU.

Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH., dalam sambutannya menyampaikan, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu diwujudkan dengan semangat melayani.

"Tugas kita sebagai abdi masyarakat untuk memikirkan, merencanakan dan melayani kebutuhan penduduk. Kita harus melakukan perencanaan yang baik. Data kependudukan merupakan rujukan untuk semua program kegiatan," imbuhnya.

Sementara Plt. Kadis Dukcapil KLU, Tresnahadi, S.Pt., mengatakan lokakarya ini untuk memacu komitmen kepada masyarakat. Lantaran setiap merencanakan program  penganggaran suatu kegiatan memerlukan data kependudukan yang akurat. Selain itu untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kerja sama yang sudah dilaksanakan.

“Dukcapil selaku instansi pelaksana yang melakukan kerja sama dengan OPD itu harus melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap perjanjian yang telah dilaksanakan. Sesuai aturan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Kadisdukcapil Kota Yogyakarta, H. Sisruwadi, SH. M.Kn., memaparkan pentingnya  kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik berdasarkan Undang Undang nomor 24 tahun 2013, perubahan dari Undang Undang nomor 23 tahun 2006 serta Peraturan Mendagri nomor 61 tahun 2015.

Pihak Frontline Service Coordinator KOMPAK NTB yang diwakili Susana Dewi, menyampaikan perlunya sinkronisasi data mutakhir kependudukan sebagai pembanding bagi OPD yang membutuhkan untuk program kegiatan. Susana mencontohkan, di KLU sekarang terdapat program bantuan lansia.

 “Untuk memastikan penerima manfaat maka harus dilihat dulu data kependudukannya. Dari data ini Dinas Sosial bisa bekerja sama dengan desa sehingga program yang dibuat oleh Dinsos disesuaikan dengan penerima manfaat dari program kegiatan. Kalau kemudian ditemukan ada penerima yang belum memiliki KTP, maka bisa dibuatkan,” ungkapnya. (GL/humpro)

Belum ada Komentar untuk "Tingkatkan Pelayanan Kependudukan, Lombok Utara Gandeng Australia"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel